Onlinesumut-MEDAN : Menanggapi temuan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara tentang dugaan kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru dan ‘siswa siluman’ di beberapa sekolah di Kota Medan, Ade Sandrawati Purba bilang, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini dinas pendidikan harus bisa mememetakan masalah dan memperbaiki persoalan agar tidak berulang.

Menurut bakal calon gubernur Sumut ini, pindahnya wewenang pengelolaan SMU sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi harus berdampak positif bagi dunia pendidikan. Jangan hanya sekedar pergantian wewenang, tanpa meminimalisir masalah sehingga merugikan banyak pihak, termasuk siswa didik.

“Ini bukan isu pertama. Tahun-tahun sebelumnya juga terjadi, tapi sepertinya tidak ditindaklanjuti secara terbuka sehingga terulang lagi. Pemindahan kewenangan pengelolaan harusnya menjadi solusi supaya pendidikan di Sumut lebih baik lagi,” kata Ade. Senin (25/9).

Selama ini, sambungnya, kualitas pendidikan di Sumut jauh tertinggal dibanding daerah lain. Kewenangan pasti diikuti dengan regulasi yang meng-cover kebijakan.

“Regulasi sudah baik, harusnya pengelolaan semakinbaik,” ujar ibu empat anak ini.

Sistem pengelolaan jangan sampai merugikan siswa. Namun, perempuan yang berprofesi sebagai advokad ini mengatakan, faktanya saat ini siswa yang disisipkan malah menjadi korban sistem curang sehingga dicap sebagai siswa siluman. Bagaimana kondisi psikologis mereka? Keabsahan dan keberadaan mereka dalam database? Siapa yang bertanggungjawab?

“Sebagian dari mereka sudah dipindahkan ke sekolah swasta, bagaimana dengan yang lain, setelah itu bagaimana? Ini harus dituntaskan dan harus diperbaiki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pengawasan di dunia pendidikan harus dilakukan bersama seluruh lapisan masyarakat. Ini akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan layanan publik. Ombudsman Sumut sangat berkepentingan dalam mengawasi seluruh kegiatan instansi, lembaga maupun perseorangan yang dalam kegiatannya menggunakan anggaran dari negara untuk pelayanan publik.

“Tanpa pengawasan intensif dari seluruh lapisan masyarakat maka layanan publik sangat rawan dipermainkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” kata Abyadi.

Hal ini terungkap dari mencuatnya kasus penerimaan siswa baru di luar jalur resmi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan. Ombudsman berhasil membongkar kasus tersebut berkat pengaduan masyarakat.

“Ombudsman selalu siap menampung informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti. Harapan masyarakat terhadap Ombudsman sangat tinggi sejak terbongkarnya kasus siswa sisipan di dua sekolah itu. Kami juga diharapkan mampu membongkar praktik yang sama pada sekolah negeri lain. Kami sangat butuh laporan dari masyarakat untuk menjadi data awal,” pungkasnya. OS-04

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here