Onlinesumut-JAKARTA : Indonesian Audit Watch (IAW) menilai Komisaris PT PLN (Persero) telah gagal mengawasi pengadaan sewa kapal pembangkit listrik terapung, sehingga diduga sarat kejanggalan. Padahal, sejak lima belas tahun terakhir terlalu banyak kritik publik terhadap PT PLN (Persero).

Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, mengatakan bahwa dari kerap mati lampu, pelayanan sambungan listrik tidak menyebar rata, kenaikan harga sambung baru, travo meledak dan pembangkit bermasalah sampai pada pergantian model pembayaran yang sebelumnya pra bayar menjadi pasca bayar.

“Semua merepotkan masyarakat.
Itu yang membentuk imaje negatif terhadap PT PLN. Setahun terakhir, persoalan besar yang dikritik ada dua, yakni tudingan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang buru-buru dibantah oleh Dirut PT PLN dengan cara bercanda sehingga candaan si Dirut dilaporkan masyarakat Sulawesi ke Polisi sampai pada pengadaan sewa kapal pembangkit listrik asal Turki,” ujar Junisab kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/7/2017).

Hal Itu, kata dia, semakin membebani citra PLN menjadi semakin negatif, dalam kaitan pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) PT PLN (Persero) sejak awal dibantah ada yang janggal.

“Presiden Joko Widodo sampai meresmikan operasional pembangkit listrik di atas kapal karena menganggap fasilitas yang bisa berpindah tempat tersebut sebagai pilihan tepat untuk mengatasi kekurangan listrik di sejumlah daerah,” ungkap dia.

Namun, banyak yang janggal dalam proses pengadaan sampai kedatangan kapal pembangkit tersebut yang tidak diketahui oleh Presiden. Pembangkit dengan masa kontrak 20 tahun itu rencananya ditempatkan di Sumatera Utara dengan kapasitas 250 MW, Sulawesi Selatan 200 MW, Kalimantan Selatan-Tengah 200 MW, dan Sulawesi bagian Utara 120 MW dengan spesifikasi persyaratan tender sudah sangat kuat mengarah kepada kapal yang dimiliki oleh Karkey Karadeniz Elektrik Uretim itu.

“Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir membantah semua kritik terkait kapal itu. Menurut dia, PLN mengadakan tender secara terbuka bagi perusahaan asing yang ingin menjadi pemasok listrik di Indonesia dan sekitar 29 perusahaan yang ikut tender tetapi hanya dua yang sesuai,” papar dia.

Dari dua perusahaan itu di jelaskan mantan Anggota Komisi III DPR tersebut adalah bahwa satu perusahaan ternyata memiliki kapal bermesin lama, juga menyewa dari perusahaan lain.

“Jadi sebenarnya, dari 29 perusahaan itu, yang bisa terpilih sesungguhnya hanya Karadeniz Powership Zeynep Sultan,” ungkap dia.

Lanjut dia, sekali lagi, rencana kerja dan syarat (RKS) yang ditetapkan oleh bagian pengadaan PT PLN (Persero) hanya bisa mengakomodasi Karadeniz Powership Zeynep Sultan.

“Anak buah Sofyan yakni Direktur Bisnis Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machmizon dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN, Haryanto WS juga senada membela bos nya,” kata dia.

“Nah, uniknya justru bukan mereka yang tanda-tangan kontrak. Malah anak buah dibawah level mereka bertiga. Kenapa takut mereka yang tandatangan?,” heran Junisab.

Padahal, kapal pertama sudah tiba di Waai, Maluku Tengah, sejak 15 Maret 2017 memiliki kapasitas 120 megawatt (MW). Namun, dalam perjanjian sewa sementara ini kapal genset raksasa tersebut hanya diwajibkan memenuhi kebutuhan 60 MW.

“Ini keunikan tersendiri, bagaima energi penggerak yang harus menggerakkan 120 MW namun hanya disewa 60 MW?,” tanya dia dengan penuh keheranan.

Karenanya dia menganggap bahwa Komisaris PT PLN (Persero) gagal mengawasi perencanaan yang sesuai kebutuhan dan keuangan perusahaan. Lalu gagal mencermati mengapa sampai terjadi perubahan terhadap rencana yang sudah matang menjadi dadakan sewa kapal itu.

“Padahal, penentuan rencana kerja dan syarat (RKS) adalah muatan yang butuh energi untuk mengurainya. Dari situ bisa direntangkan kaitan ke proses tender sewa kapal yang dilakoni bagai main-main,” ungkap dia.

Simpul selanjutnya kata Junisab terkait dari sangat banyak peserta yang ikut yakni 29 perusahaan namun terkuak bahwa nyata-nyata pemenuhan terhadap RKS hanya bisa dipenuhi perusahaan Turki itu semata.

“Itu adalah preseden terburuk dalam pelaksanaan tender yang pernah dilakukan BUMN terbesar PT PLN (Persero). Kemana Komisaris yang digaji dengan besar plus tunjangan yang melebihi perusahaan asing.”

Jadi dia melihat, begitu sempurna sekali perusahaan itu semata yang bisa sesuai betul dengan ketentuan dalam RKS. Ini patut jadi perhatian. RKS itu ada yang susun, tentu ada yang membentuk tim penyusun dan tentu ada pihak yang bertanggung-jawab atas tim itu.

“Dari sana kita lihat pasca pengumuman perusahaan Turki itu sebagai pemenang, lantas muncul pengakuan layaknya ‘seperti ikut memenangkan’ atau minimal berjasa memenangkan perusahaan Turki itu dari PT Tiga Lentera Abadi,” kata dia.

Dia menambahkan, bahwa perusahaan itu mengaku merupakan vendor kapal genset raksasa dari Turki tersebut. Namun, anehnya masa diduga ada makelar dalam kegiatan tender. Ini semakin menguatkan dugaan negatif terkait RKS tersebut.

“Kehadiran makelar itu adalah prinsip yang agak nyeleneh,” ujar dia.

Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri kerap mendengungkan bahwa Presiden melarang ada makelar dalam dunia kelistrikan. Tapi ternyata itu tidak dihiraukan oleh PT PLN (Persero).

“Simpul lain yang tidak diawasi Komisaris adalah soal kewenangan terkait pengadaan sewa itu sendiri. Termasuk mengapa bisa terjadi perusahaan Turki yang sudah beberapa kali bermasalah di negara lain seperti Pakistan, Lebanon dan Ghana namun bisa dengan sangat mudah lolos dari seleksi pengadaan PT PLN (Persero),” ungkap dia.

Jadi, melihat pengadaan sewa kapal itu kata dia, jangan melulu dilihat sebagai sesuatu hal yang sudah disetujui Presiden. Lalu bahwa hal itu sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan listrik rakyat atau terkait pengadaan itu sudah ada pendampingan dari Perdata dan TUN (Datun) Kejagung.

“Jangan demikian melihatnya. Karena, apa mungkin Presiden tahu teknis pengadaan yang diduga sarat dengan penyimpangan,” ungkap dia.

“Lalu, apa iya Jokowi setuju ada makelar. Atau, apa Kejagung sudah bisa dikategori setuju semua hasil tenier itu. Tentu jawabannya tidak bukan.”

Karena itu, masa Komisaris PT PLN (Persero) seperti tidak bermoral membiarkan hal yang salah terjadi di depan matanya. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here