Onlinesumut-JAKARTA : Segudang konflik agraria di nusantara, terus menuai kritikan berbagai lapisan masyarakat. Lemahnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyelesaian setiap masalah tanah, membuat seluruh persoalan semakin sengkarut. Kelemahan itu seperti disengaja.

Tak heran, Sumatera Utara yang masih memiliki sebaran lahan kosong, Jawa Timur yang sudah padat dengan penduduknya sehingga rentan aksi penyerobotan lahan, hingga Batam, Kepulauan Riau, kawasan segitiga emas yang menjadi buruan investor menduduki peringkat utama dalam urusan konflik dan sengketa.

Hal itu diamini dan turut dikuatkan oleh mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Politisi partai Demokrat itu mengungkapkan, seluruh permasalahan itu kuncinya ada di Kementerian ATR/BPN.

“Kasus tanah dimana-mana, masalah utamanya BPN tidak mau mengoreksi kesalahan yang mereka buat. Kesalahan itu dilakukan karena ada sesuatu, kalau dikoreksi akan membongkar sesuatu itu” tegas Marzuki lewat pesan whatsapp yang dikirimnya kepada Onlinesumut.com, Selasa (22/8/2017).

Pernyataan faktual dari mantan Ketua DPR RI itu cukup menguak tentang siapa sesungguhnya yang patut untuk diduga menjadi penyebab utama marak dan langgengnya persoalan pertanahan di Indonesia.

Ilustrasi

Terpisah, Alexander Arif, kuasa hukum ahli waris H Djabbar terlihat menyesalkan sikap Kementerian ATR / BPN yang memiliki para pakar dan ahli dalam bidang agraria dan penyelesaian konflik, namun tidak mampu kerja secara baik.

“Ini yang saya sesalkan dari Kementerian ATR/BPN. Masa untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan di Desa Tambak Osowilangun, Kota Surabaya saja sampai puluhan tahun. Padahal sebagian besar pegawainya berasal dari Akademi Agraria dan saat ini dibackup 2 Jenderal Polisi aktif yang juga mantan penyidik handal, termasuk salahsatunya adalah mantan Dirreskrimum Polda Jatim.

Yang paling lucu, polisi itu tidak bisa membedakan bagaimana dan seperti apa cara untuk ungkap tanda tangan orang yang masih hidup dengan ‘tanda tangan’ orang yang sudah meninggal.

Apakah penugasan 2 jenderal Polisi di Kementerian ATR/ BPN hanya sebagai simbol saja? Kasihan Polri namanya terbawa-bawa dalam ketidak mampuan institusi BPN” sesalnya.

Selain itu, lanjut Alex, beberapa Deputi atau Dirjennya juga alumni Lemhannas, tapi menghadapi mafia tanah Surabaya, Sumatera Utara dan Kepri ternyata mereka tidak mampu.

“Lebih memprihatinkan lagi, pak Menteri sudah melapor ke Presiden dan melakukan koordinasi dengan Kapolri bahwa akan habisi mafia tanah di Sumut, Surabaya dan Kepri sebagai target utama. Malah sudah saya beri masukan, lho kok ini sekarang kasus Surabaya itu malah terus semakin gembos setelah pengacara kondang Kosasih yang nangani kasus Anggodo waktu Kabareskrim zaman Susno Duadji, menghadap ke kementerian ATR/ BPN dengan dikawal BPN Kanwil Jatim. Ada apa kok jadi begitu” ketusnya.

Yang jelas Menteri ATR/BPN pada tanggal 31 Januari 2017 telah menerbitkan surat perintah No.577/273-800/I/2017 kepada Kakanwil BPN Propinsi Jatim untuk membatalkan sertifikat no.41 dan 42, namun Kakanwil melawan perintah Menteri. Tapi Menteri malah diam saja.

Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Menteri patut diduga ikut terlibat dalam permainan Kakanwil yang berkolaborasi dengan mafia tanah atau Menteri tidak berdaya hadapi mafia tanah yang berasal dari internal atau external BPN? Ini perlu dijawab oleh Menteri selaku pemangku tertinggi yang katanya berkomitment untuk memberantas mafia tanah.

Bahwa dasar surat perintah Menteri untuk membatalkan sertipikat no.41 dan 42 karena ada salah objek letak tanah yang dimohonkan sertipikat sehingga ada cacat administrasi maka harus dibatalkan. Itu sudah cukup kuat sebagai bukti sehingga Menteri tidak perlu takut.

“Jadi jangan sampai karena Kakanwil BPN Jatim tidak melaksanakan perintah Menteri ATR sehingga merugikan bahkan sampai mencelakai para ahli waris. Itu berbahaya bagi kemanusiaan. Itu harus dihindari Menteri,” tutupnya. Yan

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here