Plt Sekda Provinsi Sumut Ibnu Hutomo menerima Ketua Tim Rekomendasi Kelompok Kerja Pencegahan Saber Pungli Kemenko Polhukam RI Letkol CPM E Agustian/Iem

Onlinesumut – Medan : Sumatera Utara menjadi satu dari enam daerah yang dilaporkan paling banyak terjadi pungutan liar (pungli). Sutrisno Pangaribuan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menjadikan pemberantasan pungli sebagai agenda penting.

“Sampai saat ini saya belum pernah mendapat informasi peresmian sekretariat tim saber pungli, jadi keberadaannya tidak diketahui publik. Soal pungli, susahlah dibersihkan,” kata Sutrisno, Kamis (10/8).

Padahal, katanya lagi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Pasal 2, satgas saber pungli berfungsi memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Perpres ini sudah memberi peran yang jelas kepada semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Tapi tidak berjalan dengan baik karena tidak ada yang serius memberantas pungli. Pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan tim saber pungli dan peran apa yang dapat dilakukan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal,” tegas Sutrisno.

Seperti menjawab pernyataan anggota dewan yang kritis ini, Plt Sekda Provinsi Sumut Ibnu Hutomo di hari yang sama menerima kedatangan Ketua Tim Rekomendasi Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam RI Letkol CPM E Agustian. Agendanya, melakukan sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (15/8/2017) mendatang oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI.

“Laporan masyarakat terhadap aktivitas pungli di Sumut kepada tim saber pungli cukup banyak,” kata Ibnu.

Kegiatan ini menjadi evaluasi kami bagaimana memperbaiki pelayanan publik dan memberantas pungli. Juga menunjukkan bahwa warga Sumut berperan aktif dalam pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

“Harapannya, para inspektorat di daerah meningkatkan pengawasannya untuk menekan pungli,” ucapnya.

Agustian menjelaskan, Sumut berada di urutan ke empat setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak laporan pungli oleh masyarakat. Di bawah Sumut adalah Lampung dan Banten. Laporan dari Sumut yang diterima pihaknya disampaikan melalui pesan singkat, email sampai sambungan telepon.

“Di acara nanti, Irwasda Polri yang langsung datang. Sosialisasi Perpres Saber Pungli ini akan dihadiri inspektorat dari 33 kabupaten kota dan Pemerintah Provinsi Sumut,” katanya. Iem

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here