Warga Laucih blokade Jalan di Medan/Iem

Onlinesumut – Medan : Sutrisno Pangaribuan baru saja duduk di meja kerjanya di Komisi C DPRD Sumatera Utara, tiba-tiba ponselnya berbunyi, pesan singkat dari warga Sebayak Laucih, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, masuk. Pesan tertanggal 2 Agustus 2017 itu berisi pertanyaan warga yang heran karena polisi tidak mengindahkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumut.

“Horas ketua. Info mengenai RDP di DPRD SU semalam.KAPOLDASU yg diwakili ,siap menarik personilnya dri lokasi sengketa.ternyata Ketua?pagi ini,aparat kepolisian hadir di lokasi sengketa.pihak PTPN II dn Kepolisian sdh melanggar hukum.Ketua?ini skedar info.dqi Muslah Saragih.MERDEKA…!!!” dan “Bpk sutisno bagaimn ini org ptpn2 melakukn aksi pembersihn di lahan pertani kami kembali. Mereka tdk mengindahkan hasil RDP semalam. Apa yg harus kami lakukn lg? Dari masyarakat adat sebayak lau cih elfrida”.

“Itu dua pesan dari warga Laucih, pasca mereka kembali ke rumahnya masing-masing,” ucap Sutrisno sambil menunjukkan isi ponselnya, Rabu (9/8).

Menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, hasil RDP menyepakati polisi dan aparat keamanan yang menggusur permukiman warga ditarik dari lokasi. Masyarakat diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Rupanya itu hanya omong kosong, besok paginya, aparat keamanan sudah siaga untuk melakukan penggusuran. Mobil-mobil Brimob dan satu water canon berdiri tegak menantang.

“Lima mahasiswa dan satu warga ditangkap pada pukul 10.00 pagi dan dilepaskan pada 02.00 dini hari. Apa yang terjadi? Masa ditangkap orang yang tidak ada salahnya? Kami tidak mau aparat melindungi kami tapi cuma ucapan saja. Kami sudah trauma dan ketakutan karena selalu diteror oknum-oknum aparat yang membekingi PTPN 2,” kata Iwan Tarigan mewakili masyarakat.

“Kami tidak tenang lagi di desa, rumah kami kalau malam hari dilempari atau maki-makian dari oknum-oknum di sana. Kami ketakutan, makanya kami ke mari. Sudah dua minggu lebih kami warga empat desa melakukan aksi menginap di DPR,” sambungnya.

Senin petang, anggota DPRD Sumut terdiri dari Ruben Tarigan, Ramses Simbolon, Sutrisno Pangaribuan dan tiga anggota dewan lainya melakukan rapat. Hasilnya mereka akan menyurati PTPN 2, Polda Sumut dan Pangdam I Bukit Barisan.

“Semalam DPR janji kalau hari ini mereka menyurati PTPN 2, Polda Sumut dan Pangdam untuk menghentikan aktifitas di lapangan sampai ada kunjungan kerja tanggal 15 ini. Kita tunggulah hasil suratnya, kalau tak dikerjai, kami masyarakat baru mau pulang. Kalau tidak, teruslah di sini kami menginap,” tegas Iwan.

Kristin Surbakti (30), salah seorang warga yang turut aksi sambil menangis bertanya di mana keadilan itu. Dia mengaku diusir paksa dari rumahnya seperti binatang, kasihan anak-anaknya yang harus menderita karena peristiwa ini.

“Kami butuh belas kasihan dari semua orang, kami butuh keadilan, bagaimana kehidupan kami? Rumah kami sudah dihancurkan, tanah kami sudah tidak ada lagi, kasihan anak-anak kami. Siapa yang mau seperti ini? Kami butuh keadilan, kami merasa disia-siakan!” teriaknya.

Dia bilang, sebelum menginap di gedung dewan, satu malam dirinya dan keluarganya tidur di jembatan layang karena rumahnya sudah rata dengan tanah. Katanya, warga yang melakukan aksi menginap adalah warga tanah ulayat Sebayak Laucih. Mereka kehilangan tanah yang sudah mereka usahai sejak turun temurun karena akan dijadikan areal pembangunan perumahan mewah.

“Kami mau tanah kami kembali, kami tidak butuh perumahan mewah karena kami ini semua petani,” katanya lagi disambut seruan warga lain.

Pelanggaran HAM Berat

Wakil Direktur Eksternal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Hasan Koto menilai penggusuran yang dilakukan PTPN II terhadap warga Laucih tidak manusiawi karena mengakibatkan ratusan anak-anak dihantui ketakutan dan trauma. Akibatnya masyarakat bermukim di kantor DPRD Sumut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan meminta keadilan.

Menurut Ismail, penggusuran dilakukan semena-mena, PTPN 2 terkesan sangat arogan dan terlalu memaksakan. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Pasal 40 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyatakan, setiap orang berhak bertempat tinggal serta kehidupan yang layak. Juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Harusnya pemerintahan daerah maupun pusat memperhatikan nasib warga negaranya, memberikan kejelasan nasib mereka sesuai UUD 1945 karena merupakan tanggung jawab negara. Kami minta Presiden memerintahkan Panglima TNI dan juga Kapolri untuk menarik pasukannya yang berada di Desa Laucih,” katanya.

Penarikan pasukan ini karena sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, bukan tupoksi TNI dan Polri. Dia meminta Komnas HAM untuk turun melakukan penyelidikan terhadapa kasus ini.

“Kami curiga, ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan dalam proses penggusuran yang tidak manusiawi,” tegas Ismail.

Konflik Lama

Konflik lahan antara warga Laucih, Desa Simalingkar A, Desa Namobintang dan Desa Durintonggal dengan PTPN II sudah berlangsung lama. Beberapa pekan terakhir, PTPN II melakukan penggusuran dengan alasan tanah yang diusai warga adalah areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171 yang terbit pada 2009 lalu.

“Usut tuntas sertifikat 171 yang dikeluarkan BPN Deliserdang. Jambur kami sebagai identitas Suku Karo sudah berdiri jauh sebelum 2009, makanya mereka rubuhkan. Artinya, kami masyarakat sudah duluan ada dari HGU itu. Kami pemuda Karo tidak terima, apapun ceritanya sepanjang kami benar, kami akan melawan, kami tidak takut,” teriak salah satu orator saat aksi blokade Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan pada Senin (7/8/2017).

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Ginting yang dikonfirmasi membenarkan personelnya melakukan pengamanan di Simalingkar A.

“Polisi akan terus melakukan patroli,”jawabnya singkat.

Sementara Kepala Bagian Sekretariat PT Perkebunan Nusantara 2, Suharto mengatakan, konflik warga Laucih disebabkan persoalan Kebun Bekala HGU 171 Simalingkar A seluas 854,26 hektare yang diklaim masyarakat tanah ulayat Kerajaan Laucih.

“Kami melakukan tapal batas, merenovasi gedung kantor dari orang yang tidak bertanggung jawab dan menata ulang balai karyawan yang mereka bilang jambur mereka, dan menata ulang rumah dinas yang juga mereka katakan rumah mereka. Saat di sana, kami di caci maki,” kata Suharto.

Di areal seluas 854, 26 hektare tersebut akan di tapal batas, PTPN 2 meminta bantuan personel Batalyon Zeni Tempur dan kepolisian untuk pengamanan. Sebelumnya, hamparan ini adalah perkebunan sawit yang sudah mati yang akhirnya digarap masyarakat dengan menanami palawija dan jagung. Di sini akan dibangun gedung perkantoran dan perumahan karyawan.

“Setau kami mereka bukan penduduk situ. Hasil RDP meminta stanvas, tapi kami kan merenovasi bangunan kami yang telah berdiri puluhan tahun. Masa sih ini bagian dari kesepakatan? Kebun itu perkembangannya akan dibangun perumaham karyawan dan perumahan menengah ke bawah bekerja sama dengan Perum Perumnas sebagai sineri BUMN. Kami mendukung program pemerintah dengan proses sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia menjelaskan.

Sertifikat Nomor 171 adalah perpanjangan HGU yang terbit pada 2009 dengan masa perpanjangan 30 tahun. Dari perpanjangan tersebut, terjadi peralihan peruntukan yaitu 300 hektar untuk USU dan 50 hektar untuk masyarakat. Sisanya, 854,26 hektar akan dibangun gedung perkantoran dan perumahan karyawan.

“Saat ini kita mulai merapikan gedung kantor yang terbakar dan rumah sekililingnya emplasemen lama. Areal ini yang bagi masyarakat penggarap dulunya adalah kerajaan Laucih,” pungkas Suharto. Iem

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here