Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan

Onlinesumut-MEDAN : Ketegasan pemerintah dalam menindak setiap penyelewengan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap saja belum menjadi efek jera. Lemahnya pengawasan jusru malah membuat para oknum abdi negara secara terang-terangan melakukan pelanggaran hanya demi mendapat keuntungan pribadi.

Praktik suap atau gratifikasi lewat penerimaan honorer sepertinya masih menjadi trend yang semakin sulit dikendalikan. Terlebih bagi para pemangku jabatan seperti oknum pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terus memutar otak guna mencari peluang pemasukan.

Setelah menerpa beberapa dinas, kabar miring itu pula yang kini melanda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Disebut-sebut, untuk bisa masuk menjadi pegawai honor dalam barisan polisi penegak Peraturan Daerah (Perda) dibanderol selangit.

Santer beredar, ‘uang pelicin’ dipatok Rp25 juta hingga Rp45 juta demi mendapatkan SK yang ditandatangani Kasatpol PP Medan M Sofyan.

“Kalau itu bukan kali ini saja bang. Uda rahasia umumnya itu. Kalau tarif masuk honorer disini segitu” beber sumber di lingkungan kantor yang terletak di Jalan Adinegoro itu kepada Onlinesumut, Jumat (4/8).

Sumber juga menyebutkan, terakhir kali perekrutan honorer berlangsung awal 2017 lalu. Kala itu, ditampung 100 orang honorer baru dengan nilai ‘sogok’ sesuai banderol.

“Mana peduli Kasatpol PP. Yang penting kalau mau masuk, bayar. Anak-anak PNS disini aja kalau mau jadi honorer tetap bayar Rp25 juta, apalagi kalau orang luar. Itupun cuma SK kasat, bukan pak wali jadi bayangkan berapa miliar uang yang bisa diraupnya” keluhnya.

Sewenang-wenang

Lebih jauh sumber juga menuding M Sofyan selaku pimpinan kerap bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, terlebih terhadap honorer.

“Banyak honorer yang ditekan-tekan, diintimidasi. Ya tujuannya supaya tidak betah dan dia bisa rekrut yang baru. Selain itu hak honorer juga tak dibayar” bebernya.

Misalnya honorer yang bekerja full seolah tak kenal waktu, justru tak mendapatkan insentif, termasuk dalam kegiatan operasi tertentu yang sudah tersedia budgetnya.

“Jadi gini, sepanjang januari sampai juli 2017 kan, kita banyak kegiatan seperti operasi asmara subuh, PK5, razia PSK. Nah yang dominan kerja itukan honorer. Tapi kemarin di awal Juli, hanya uang operasional untuk pegawai negeri yang jumlahnya 100 orang di Satpol PP ini saja yang dibayar antara Rp2,8 juta sampai Rp4 juta sesuai tingkatan. Sedangkan 600 orang honorer disini gak dapat apa-apa” ungkap sumber blak-blakan.

Kendati demikian, bukan berarti para ASN di Satpol PP itu tidak mendapatkan masalah. Karena di tahun 2016 lalu saja, uang makan mereka sempat tak dibayar selama 3 bulan.

“Telat 3 bulan uang makan PNS disini. Begitu ketahuan wartawan besoknya mulai dibayar. Tapi dicicil perbulan gitu ditambah dengan uang tunkir atau tunjangan kinerja Rp1,9 juta” ucap sumber heran seraya mempertanyakan kemana semua penggunaan anggaran sebesar Rp 48 miliar untuk Satpol PP yang telah disahkan dalam penetapan APBD 2017.

Untuk memastikan kabar negatif tentang dinas yang dikendalikannya, Onlinesumut sejak kemarin terus berusaha menghubungi Kasatpol PP M Sofyan. Namun yang bersangkutan sampai sekarang enggan mengangkat ponselnya. Yan/Ry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here