Bukti penerimaan berkas laporan dugaan korupsi di Palas yang diserahkan JPKP kepada KPK/ist

Onlinesumut-MEDAN : Meski baru berusia satu dasawarsa sejak dimekarkan dari Tapanuli Selatan, sejumlah kasus dugaan korupsi justru terus membelit Padanglawas (Palas), kabupaten yang kini dikendalikan sang Bupati Ali Sutan Harahap.

Bukan tanggung, kabarnya ada puluhan kasus rasuah di Palas dengan nominal fantastis yang mencuat ke permukaan hingga akhirnya menjadi atensi penegak hukum di tingkat pusat.

Berdasarkan data yang dihimpun Onlinesumut, dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang cukup menyita perhatian diantaranya proyek Bendungan Pulo Payung di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Palas TA 2013 berbiaya Rp5,2 miliar.

Kemudian kasus Ketekoran kas daerah senilai Rp4,7 miliar, dugaan penyelewengan dana hibah TA 2013 sebesar Rp12,5 miliar. Proyek Pembangunan jembatan Huristak di Kecamatan Huristak berbiaya Rp2,5 miliar TA 2013 yang bersumber dari dana hibah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sebagai kabupaten induk.

Selain itu, kasus pengelolaan dana tamsil (tambahan penghasilan) PNS fungsional di Dinas pendidikan TA 2012 dengan nilai mencapai Rp4 miliar.

Ironisnya, selama 4 tahun pula seluruh kasus itu tak tersentuh hukum. Akhirnya, saat hampir seluruh masyarakat di Palas hanya bisa diam, Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) yang sejak awal menemukan keganjilan, akhirnya membongkar kasus ini ke publik.

Risman Hasibuan, selaku Ketua Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga JPKP mengungkapkan, kondisi Palas saat ini sangat memprihatinkan.

“Tidak ada yang bisa dibanggakan di Palas ini. Sejak dimekarkan dari Tapsel 10 tahun lalu, nyaris tak terlihat pembangunan yang signifikan. Semuanya amburadul karena tidak ada perencanaan yang matang” bebernya kepada Onlinesumut, Rabu (26/7/2017) di Medan.

Namun yang membuatnya miris, kasus dugaan korupsi justru berkembang pesat. Berdasarkan catatan pihaknya, terhimpun sekitar 46 kasus dugaan korupsi dengan nilai variatif di Palas.

“Diantaranya kasus seperti yang saya ungkapkan tadi. Sejak 2013 kasus itu semua sudah kita ungkap ke aparat penegak hukum di daerah hingga yang ada di Medan. Namun semuanya bungkam. Kami menduga sudah terjadi kongkalikong antara pemerintah kabupaten dengan aparat penegak hukum di provinsi ini” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Palas itu.

Padahal lanjutnya, jika saja aparat penegak hukum baik Kejaksaan atau Polri yang sudah menerima laporan pihaknya memiliki itikad baik, diyakini kasus ini sangat mudah digiring ke ranah hukum.

“Misalnya saja persoalan dana hibah, seyogianya dana hibah adalah biaya operasional yang digelontorkan oleh kabupaten induk dalam hal ini Tapsel ke Palas sebagai kabupaten pemekaran bukan digunakan untuk proyek fisik bangunan. Ini jelas pelanggaran karena tidak sesuai dengan peruntukannya” kecamnya.

“Kita juga sangat menyesalkan sikap seluruh media baik yang ada di Palas dan di Medan yang bungkam dengan kasus ini terkesan tidak turut membantu dalam pemberantasan korupsi di kabupaten baru ini. Hal ini yang hampir membuat kami pesimis” ucapnya lagi.

Kecewa dengan hal itu, medio Oktober 2013, JPKP akhirnya terbang ke Jakarta melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alhamdulillah, dari puluhan kasus yang sudah kami sampaikan ke KPK hingga Mei 2017 lalu, 8 kasus sudah di verifikasi. Artinya apa, ini sinyal bahwa KPK akan segera menyelidiki kasus ini” ujarnya.

“Karena itu kita berharap ini bakal menjadi pintu pembuka pengungkapan seluruh kasus korupsi di Palas yang sudah menyengsarakan rakyat. Tangkap dan penjarakan semua yang terlibat” pungkasnya. Yan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here