Onlinesumut.com, Pakpak – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) akan menyelenggarakan lokakarya tentang Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) yang dihadiri oleh 12 Bupati/Walikota dan perwakilannya, serta penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara di Jakarta, juga tentang kerjasama pelaksanaan Kabupaten HAM (Human Rights Cities) Pakpak Bharat, pada tanggal 19-20 Juli 2017.
“Keikutsertaan kepala daerah dalam lokakarya dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara INFID dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ini menandai komitmen bersama yang perlu didukung untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga terutama dalam menghadapi ancaman terhadap keberagaman dan demokrasi,” ujar Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID dalam siaran persnya, Rabu (19/07/2017).
Kegiatan ini dibuka oleh Mualimin Abdi selaku Direktur Jenderal HAM, Kemenkumham RI, Nurkholis selaku Ketua KOMNAS HAM dan Sugeng Bahagijo yang merupakan Direktur INFID. Sedangkan ada hari Kamis (20/07/2017), akan dihadiri Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu, Bupati Sigi Mohammad Irwan, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Bupati Serdang Bedagai H Soekirman, Bupati Banyumas Achmad Husein serta perwakilan dari Pemerintah Kota Bitung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tangerang, Kota Jambi, Kota Salatiga, Kota Kubu Raya, dan Kabupaten Jember.
Melalui tema ‘Memperkuat Komitmen dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota HAM’, lokakarya ini setidaknya memiliki 2 tujuan utama, pertama, untuk membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan, khususnya di pemerintahan daerah dan CSO, agar ikut serta dalam komitmen dan pengadopsian Kabupaten/Kota HAM. Kedua, membuka ruang bertukar pengalaman mengenai praktek-praktek inovatif Kabupaten/Kota HAM bagi para kepala daerah/perwakilan pemerintah daerah.
Penandatanganan Nota Kesepahaman INFID dengan Kabupaten Pakpak Bharat dalam kerangka Human Rights Cities menjadi sangat menarik karena Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten yang telah 4 kali berturut-turut menerima penghargaan Kabupaten Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Atas prestasi itu, Kabupaten Pakpak Bharat menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang diundang khusus untuk bergabung dalam rombongan Delegasi RI ke kegiatan Sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa pada bulan Mei yang lalu.
Prestasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ini nyata dilihat dari program-program yang mereka jalankan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.Kegiatan ini menandai babak baru dimana pemerintah daerah mengambil peranan aktif untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan HAM di ddaerahnya masing-masing, yang didukung oleh pemangku pihak lain : Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, KOMNAS HAM, dan INFID.(Rel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here