Ungkap Miliaran Rupiah Mengalir ke Antony Siahaan

Medan : Kemarahan ratusan mantan Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Sumatera Utara (ASN Dishubsu) yang kini alih status ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semakin memuncak.

Masalahnya, perjuangan mereka untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 4 bulan, belum juga direalisasikan hingga kini.

Setelah aksi di kantor Gubsu pekan lalu, Senin (17/7), ratusan ASN ini kembali berunjukrasa ke Kantor Dinas Perhubungan Sumut di Jalan Imam Bonjol, di kawasan Polonia, Medan.

Aksi berlangsung tegang, saat pengunjukrasa dihadang petugas keamanan kantor saat berusaha menemui Kadishub Anthony Siahaan. Kericuhan sempat terjadi ketika satpam gedung berupaya menghadang.

“Siapapun tak boleh masuk sebelum ada izin dari Bapak,” kata seorang satpam.

Adu mulut pun terjadi hingga nyaris adu fisik di depan pintu masuk kantor Dinas Perhubungan.

“Kau jangan menghalang-halangi kami. Ini kantor kami! Lebih banyak air kencing kami di sini daripada kau! Jadi kau gak usah sok jago,” umpat pegawai Dishub bertubuh tambun.

Setelah disenggak-senggak pegawai Dishub, sekuriti bernama Y Pallar Guguk akhirnya terdiam. Beberapa sekuriti lantas menemui seorang pria berpakaian loreng TNI, dan mengadukan kondisi kantor yang kian dipadati pegawai Dishub.

“Mana Kadisnya ini. Jangan lari dia bilang. Bayar hak kami. Jangan pula pura-pura gila dia di situ,” teriak para pegawai dengan nada emosi.

Sejumlah pegawai yang tadinya tengah bekerja di beberapa ruangan lantai dua tampak terkejur. Mereka terlihat panik saat teman seprofesinya mencari Anthony Siahaan.

Massa yang mulai kalap, akhirnya berhasil menguasai areal kantor, dan sempat melakukan sweeping ke ruangan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu.

“Mana Kepala Dinas ini. Jangan lari dia bilang. Ayo kita cari dia ke dalam sampai dapat,” teriak ratusan pegawai bersahut-sahutan.

Sayangnya, aksi sweeping itu tetap saja tak membuahkan hasil. Anthony yang diharapkan bisa menjelaskan kepada mereka soal TPP yang tertunggak, mendadak hilang. Kabarnya, sang kepala dinas berhasil lolos meninggalkan kantor dari pintu belakang.

Buntutnya, para ASN yang mengaku sudah terlalu kecewa melampiaskannya dengan membongkar borok Kepala Dinas Perhubungan Sumut (Kadishubsu), Anthony Siahaan.
Salah seorang ASN bernama Muchsin mengatakan kalau mereka telah menyetor sebesar Rp100 juta kepada Anthony Siahaan. Uang sebesar itu diberikan agar mereka tidak dipindahkan ke Kementerian. Tapi meski tidak dipindahkan, toh TPP mereka tetap saja belum dibayarkan.

Pria yang pernah menjadi ajudan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut ini mengatakan, total tunjangan yang belum dibayar per orangnya mencapai Rp12 juta. Itupun tergantung golongan jabatan masing-masing.

“Ketika kami tanyakan, ada saja alasannya. Padahal Kementerian Perhubungan Darat sudah memerintahkan Kadis untuk membayar hak kami,” katanya

“Salah satu kutipan yang jelas-jelas ada itu adalah uang Rp 100 juta. Uang ini disetorkan ke Kepala Dinas agar kami tidak dipindahkan ke Kementerian. Sementara, sudah empat bulan tunjangan kami tidak diberikan. Perbulannya itu, tunjangan kami yang harus dibayar sebesar Rp3 juta” beber Muchsin.

Muchsin nekat membeberkan keburukan Anthony karena merasa kesal tidak diacuhkan saat ia dan rekannya mempertanyakan hak mereka. Saat ditanya mengenai uang tunjangan itu, Anthony malah terkesan mengusir pegawai.

“Uang setoran Rp100 juta itu dikutip per regu. Jadi, di tiap jembatan timbang itu kan ada empat sampai lima regu. Nah, kawan-kawan ini lah yang bayar sampai ngutang-ngutang,” kata Muchsin.

Secara rinci, pria tua ini turut membeberkan kabar aksi pungli yang ditudingnya atas perintah Anthony Siahaan, dengan memanfaatkan seluruh pegawai yang bertugas di 13 jembatan timbang. Tiap jembatan timbang di isi empat sampai lima regu.

“Kalian kalikan saja berapa setorannya itu. Itu lain lagi uang sekolah yang dikutip Rp 70 juta per enam bulan sekali,” katanya.

Hal senada juga disampaikan PNS bernama Wismiryadi. Gara-gara tunjangannya tidak dibayar, keluarga Wismiryadi terpaksa berlebaran dengan kondisi yang pas-pasan.

“Mau dikasih makan apa anak-anak kami. Sementara kami butuh biaya untuk keperluan sehari-hari,” pungkas Wismiryadi yang datang membawa sejumlah berkas dan dokumen.

Berdasarkan data yang dihimpun dari pengunjukrasa, diketahui Jembatan Timbang di Sumut berjumlah 13 Titik. Jika setiap titik rata-rata terdiri dari 4 regu maka jumlahnya sebanyak 52 regu. Setiap regu wajib setor Rp 100 juta per bulan x 52 regu = Rp 5.200.000.000 (Rp 5,2 miliar)

Belum lagi, setiap musim masuk sekolah wajib setor Rp70 juta per regu. Total yang disetor persemester Rp 3.640.000.000 (Rp 3,64 miliar). Setahun wajib setor dua kali, berarti jumlahnya Rp7,28 miliar.

Jika dikalkulasi penghasilan pungli jembatan timbang pertahun, totalnya mencapai Rp69,68 miliar.

Mencuat isu, pundi-pundi yang masuk secara ilegal ke kantong Amthony itu sengaja dikumpulkannya untuk pencalonannya sebagai bupati pada Pilkada di salahsatu kabupaten di Sumut. Sayangnya, Anthony Siahaan hingga kini belum bisa dikonfirmasi.(**/yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here